Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Dan DPRD Bambang Sumarto, Gelar Pelatihan Pengelolaan Sampah
Malang ( Siaptv.com ) - Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Patroli yang dilakukan pada Sabtu (26/11/2023) malam tersebut melibatkan personel dari berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, Satpol-PP, dan Dinas Perhubungan. Kali ini, wilayah yang menjadi fokus patroli mencakup Kecamatan Kepanjen dan Pakisaji, Kabupaten Malang.
Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah pengamanan maksimal terhadap Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Malang. Kedua instansi tersebut dianggap sebagai titik fokus karena memiliki peran krusial dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2024.
Kasihumas Polres Malang, Ipda Muhammad Adnan, mengungkapkan bahwa patroli gabungan ini merupakan langkah konkret untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Malang.
"Kami melibatkan semua pihak terkait, termasuk TNI, Satpol-PP, dan Dinas Perhubungan, guna memastikan keamanan dan ketertiban selama tahapan Pemilu berlangsung," kata Ipda Andan saat dikonfirmasi di Polres Malang, Minggu (26/11).
Kasihumas menambahkan, selain menjaga keamanan di sekitar kantor KPU dan Bawaslu, patroli juga melibatkan monitoring jalur sepi serta pemantauan potensi gangguan keamanan lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu secara aman dan lancar.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, patroli gabungan ini dilaksanakan secara rutin dan terkoordinasi. Selain itu, koordinasi yang baik antara instansi terkait diharapkan dapat menjadi langkah proaktif dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Malang.
"Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif selama proses Pemilu. Patroli ini bukan hanya sekadar upaya pengamanan fisik, tetapi juga langkah preventif untuk menghindari potensi gangguan yang dapat mengganggu kelancaran proses demokrasi," imbuhnya.
Kegiatan patroli gabungan tiga pilar ini diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi tahapan Pemilu yang semakin dekat. Polres Malang bersama TNI, Satpol-PP, dan Dinas Perhubungan akan terus berkoordinasi dan berupaya keras untuk menjaga kondisi kamtibmas yang kondusif demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024.
KOTA BATU, Siaptv.com – Pelaksanaan Reses/ jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPR RI Hasanudin Wahid (Gus Udin) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan Malang Raya. Jaring aspirasi khusus di wilayah Kota Batu yang dilakukan di Hall Rom Ciptaningati,Sabtu (18/11/23) sore.
Acara reses itu, dihadiri pula Wakil Ketua I DPRD Batu Nurochman, Anggota Didik Subianto, Sudiono,dan konstituen sekira 100 orang, tak ketinggalan hadir para Caleg PKB turut mengikuti jalanya reses yang dilakukan oleh Hasan Udin Wahid sekaligus menjabat struktural partai diposisi Sekjen PKB Pusat.
“Jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Sekjen PKB, merupakan kegiatan yang sesuai visi misi aspirasi tentang keumatan. Karena menurut Hasanudin Wahid, PKB itu konsepnya agar bisa berdaya dan memberdayakan juga memberikan kemanfaatan sebaik mungkin kepada masyarakat.
Hal tersebut merupakan hasil dari upaya PKB agar bisa mengangkat juga menumbuh kembangkan perekonomian dan kesejahteraan umat,” ungkap Hasan Udin Wahid, pada awak Media Siaptv.com.
“Untuk solusi lain kedepannya yang ditawarkan,ujar Nurochman, Pemerintah melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani bisa menjadi salah satu unsur distributor pupuk untuk di daerah.Sehingga tidak akan ada lagi monopoli terhadap distribusi pupuk maupun juga dari produksi pupuk. Akhirnya para petani akan lebih mudah kebutuhan pupuk,langsung mengetahui dari berapa jumlah yang dibutuhkan dalam waktu satu kali musim tanam ,”ujar Nurochman.
Menurut komoditasnya tanaman para petani di kota Batu yang sesuai dengan tanaman hanya ada dua jenis, sedangkan yang lain bukan tanaman sayur dan buah-buahan. Jadi persoalan pupuk subsidi itu, peran aktif DPR RI harus memberikan intervensi kepada Kementerian Pertanian,bahwa kondisi dilapangan itu tidak seperti yang diketahui oleh menteri. Sehingga,ketika DPR RI melakukan turba kelapangan langsung akan tahu sendiri keberadaan pupuk subsidi dilapanganya.
“Ya memang hanya keseriusan dan komitmen Pemerintah saja terkait pupuk itu, sebab, mayoritas penduduk Indonesia ini adalah masih di dunia pertanian. Solusinya,ungkap Nurochman,maka kebijakan yang proposional yang berpihakan pada para petani.
( Wic )
Editor Irfan hadi